Monday, January 16, 2012

Apakah hukum di Indonesia itu masih ada!!??


Apakah hukum di Indonesia itu masih ada atau hanya sebagai alat bagi para pejabat dan penegak hukum untuk memperkaya diri.pertanyaan itulah yang sering kita dengungkan dalam pikiran kita.ketika kita membandingkan antara perkara rakyat kecil dengan perkara pejabat-pejabat Negara yang melakukan kehancuran bagi Negara seperti kasus suap,korupsi dll.seperti membandingkan kasus gayus tambunan atau perkara cicak versus buaya(kpk lawan polisi) dengan perkara nenek Minah, Kakek Raswad, Petani Aspuri dan banyak lagi perbandingan-perbandingan perkara yang kita lakukan.
Pertanyaan ini memang kelihatan seperti pertanyaan seorang yang putus asa terhadap ulah para pemimpin negrinya,tapi pertanyaan ini sangat kritis dan mempunyai makna yang sangat mendalam tentang apa yang terjadi di negri kita ini yakni Indonesia.dan pertanyaan ini juga patut kita fikirkan melihat dari beberapa kasus yang terjadi di negri kita ini seperti kasus suap,korupsi atau kasus lainnya yang di lakukan oleh para pejabat Negara kita dan bahkan di lakukan juga oleh para penegak hukum.
contoh yang kita lihat dari kasus cicak versus buaya, Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji yang posisinya sebagai aparat penegak hukum malah melakukan tindakan yang melanggar dengan memperkaya dirinya dengan jalan yang merugikan Negara.contoh kecilnya kita liat ketika kita melakukan pelanggaran lalu lintas,di surat izin mengemudi tertera jelas pidananya apabila kita mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan sim maka kita akan di pidana kurungan 2 bulan atau denda maksimal Rp.2.000.000 sesuai dengan pasal 59 ayat 1 uu no. 14 tahun 1992,tapi faktanya yang terjadi ketika kita tertangkap oleh polisi lalu lintas pasti kebanyakan dari kita tidak di hukum sesuai pidana yang di cantumkan oleh sim tersebut,palingan kita hanya di palakkin oleh polantasnya dengan keluar uang beberapa puluh atau ratusan ribu saja atau dengan cara kita nelponin keluarga kita yang termasuk anggota polisi juga terus bebas deh.dari kasus ini bisa kita simpulkan bahwa aparat penegak hukum aja melanggar hukum bagaimana hukum bisa berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapakan.ya berjalan terus deh korupsi dimana-dimana .
kita lihat dari beberapa kasus yang saya jelaskan dan  kasus-kasus lainnya yang terjadi di negri ini . hukum Indonesia memang patut di pertanyakan seperti itu karena  kondisi hukum di negeri ini memang menyedihkan, apalagi jika memandang wajah bangsa ini, dari persoalan-persoalan yang terus membelit hingga hari ini.dan dengan ini saya menjawab bahwa hukum di Indonesia masih ada kalau ga ada dah banyak tuh orang maen hakim sendiri dan secara konstitusional prinsip negara hukum telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam tataran normatif hal ini telah jelas bahwa negara Indonesia mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berdasarkan hukum.
Namun ketika menelaah lebih jauh apa itu negara hukum maka sesungguhnya bicara hukum bukan hanya sebatas aturan-aturan tertulis di atas kertas karenanya bicara hukum dalam tataran normatif memang mudah, namun tidak demikian halnya jika bicara hukum dalam tataran empiris dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan efektivitas hukum di tengah kehidupan masyarakat itu sendiri. Karena ketika berbicara pada tataran implementasi maka hukum yang diibaratkan warna putih sepertinya telah terkontaminasi oleh orang-orang yang mencoreng wajah hukum dengan memberi warna hitam yang akhirnya memunculkan warna abu-abu sehingga sudah sulit dibedakan mana yang benar dan mana yang salah. Inilah persoalan yang terjadi pada bangsa kita karena ternyata prinsip negara hukum itu belum mampu kita wujudkan dengan system hukum yang adil.
Bicara soal hukum dan keadilan,2 kata-kata ini sangat erat hubungannya karena guna hukum di tegakkan untuk mencapai keadilan.mungkin yang kita  maksud dari pertanyaan “masih adakah hukum di Indonesi?”itu menuju kepada suatu pertanyaan masih adakah keadilan di Indonesia?.karena melihat dari beberapa kasus seperti nenek minah dan kasus gayus secara  prosedur hukum telah di tegakkan dan merekapun telah melaksanakan hukum sesuai dengan prosedur hukum acara. Namun  masih ada suara yang berteriak meminta keadilan.  Apakah para penegak hukum itu tidak menegakkan hukum yang berkeadilan?

Hukum memang ditegakkan, prosedur beracara memang dipatuhi, namun peradilan yang dijalankan adalah peradilan yang bersifat mekanis, dimana aparat hanya terpaku pada segala aturan yang tertera pada kitab-kitab hukum baik itu kitab-kitab yang mengatur hukum materiil maupun yang mengatur hukum formil. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim lebih cenderung menggunakan pendekatan legalistik dalam penanganan perkara, pendekatan yang relatif paling menjamin kepastian hukum dan secara administratif paling aman bagi para penegak hukum karena mereka mengikuti standard operating procedure (SOP) hampir-hampir secara harafiah. Hal ini merupakan pilihan logis, karena bila pada suatu saat unit pengawasan internal pada instansi-instansi tersebut melakukan eksaminasi terhadap pelaksana hukum, para pelaksana hukum tersebut dapat berlindung di balik SOP.
Keadilan mekanis berdasarkan penegakan hukum yang prosedural inilah yang kemudian berbenturan dengan naluri keadilan publik. Disatu sisi sebagian masyarakat menyalahkan lembaga peradilan karena seolah-olah hanya bertaring terhadap mereka yang lemah namun disisi lain lembaga penegak hukum merasa tidak ada yang salah dengan metode penegakan hukum mereka karena sudah sesuai dengan textbook.
Tulisan ini beranjak dari hipotesis bahwa penegakan hukum melalui proses peradilan di Indonesia belum memberikan keadilan sosial. Hukum ditegakkan namun seringkali penegakannya dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum. Kalaupun hukum ditegakkan namun yang ditegakkan adalah hukum yang kosong karena roh dari hukum itu sendiri yaitu Keadilan tidak hadir disitu.
Tulisan ini dimulai dengan menunjukkan adanya ikatan yang tidak terpisahkan antara hukum dan keadilan, kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah dalam penegakan hukum yang berdampak pada terhambatnya keadilan. Masalah-masalah ini berasal baik dari dalam lembaga  penegakan hukum itu sendiri maupun dari luar yang secara signifikan menjadi pemicu kehancuran hukum secara sistematis. Bagian terakhir tulisan ini mencoba menyumbangkan alternatif dalam mereposisi penegak hukum dan lembaga penegak hukum Indonesia untuk menghidupkan harapan kembalinya penegakan hukum yang berkeadilan.

PERSPEKTIF TENTANG KEADILAN DAN HUKUM
Keadilan merupakan roh dan esensi dari hukum. Melayani keadilan adalah tujuan tertinggi dari penegakan hukum. Hukum tidak dapat dikerdilkan menjadi hanya sekadar  alat pengatur dan penjaga ketertiban masyarakat. Hukum itu sendiri adalah pengejawantahan dari keadilan atau dengan kata lain hukum adalah representasi nyata dari keadilan. Walaupun keadilan dan hukum adalah unsur yang berbeda mereka adalah satu dan tidak terpisahkan. Untuk dapat berfungsi dengan baik salah satu unsur tersebut memerlukan unsur lainnya, sama seperti jiwa dan raga. Keadilan bila berdiri sendiri adalah hal yang abstrak, yang hanya ada pada tataran ide yang bersifat normatif. Hukum lah yang memberikan daging, rangka dan darah pada keadilan sehingga keadilan tidak hanya dirasakan atau diperdebatkan tetapi juga dapat dilaksanakan.
Menurut Lawrence Friedman, seorang pakar hukum dari Amerika Serikat, masyarakat pada umumnya merujuk “keadilan” sebagai suatu rasa tentang sesuatu yang benar yang terkandung didalam nilai-nilai yang mereka junjung tinggi.[3]
Rasa keadilan itu bersifat universal. Walaupun tidak ada satu definisi yang disepakati mengenai apa itu “keadilan” namun tidak terdapat masyarakat dimana konsep keadilan sama sekali tidak dikenal. Didalam konteks Bangsa Indoesia,  rasa keadilan itu adalah adalah sebagaimana tercantum dalam dua sila pada Pancasila. Keadilan menurut nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia adalah keadilan yang beradab, yang artinya adalah keadilan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Sesuai dengan karakternya, maka keadilan  bagi Bangsa Indonesia adalah keadilan yang berorientasi kepada keadilan sosial, yang artinya rasa keadilan masyarakat seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
PENEGAKAN HUKUM YANG MENGHAMBAT KEADILAN
Kalimat diatas seolah kontradiktif. Apakah mungkin hukum yang ditegakkan malah menghambat keadilan? Bila memperhatikan keadaan faktual penegakan hukum kita, maka tidak ada yang kontradiktif didalam kalimat tersebut. Kasus-kasus yang menjadi pembuka tulisan ini secara ringkas dan tepat menunjukkan bahwa hukum yang ditegakkan adalah hukum yang tanpa roh karena keadilan tidak ada didalamnya. Masalah timbul ketika perasaan keadilan ditekan untuk memberi jalan kepada ritual hukum.
Masalah kedua kedua adalah ketika para penegak hukum bermain aman dengan berlindung dibalik kitab undang-undang dan doktrin-doktrin akademis dan bukannya mengambil risiko seperti menjadi Don Quixote yang berdiri melawan kincir angin demi sebuah keyakinan akan yang haq dan yang bathil. Para penegak hukum memilih untuk bermain aman dan tidak lagi menjadi pengambil risiko. Jaksa Agung Soeprapto tahu apa akibatnya ketika ia menolak perintah Soekarno untuk tetap menahan Schmitt, seorang tentara Belanda. Soeprapto mengatakan bahwa secara hukum Schmitt harus bebas dan menahannya tanpa dasar hukum adalah pelanggaran hak asasi manusia. Ia sebenarnya bisa menemukan justifikasi hukum bagi perintah sang presiden namun ia memilih menggunakan rasa keadilannya. Pada akhirnya ia kehilangan jabatannya. Jaksa Agung Gatot Taruna Mihardja tetap memerintahkan penyidikan atas penyelundupan mobil mewah dari Singapore melalui Pelabuhan Tanjung Priok yang dilakukan oleh perwira-perwira militer. Dimasa tahun 50-an secara de facto militer adalah penguasa. Atas perintah Jendral A.H. Nasution ia ditangkap. Atas campur tangan Soekarno Gatot dilepaskan, namun ia harus kehilangan jabatannya. Dua contoh diatas menunjukkan karakter sedikit penegak hukum. Mereka tidak bermain aman tetapi mengambil risiko. Mereka tidak memilih menjadi penegak hukum yang baik namun menjadi penegak hukum yang benar.
Masalah ketiga adalah ketika sistem peradilan terbelah menjadi dua. Dipermukaan para penegak hukum menegakkan keadilan yang normatif. Mereka bertindak seperti dewi keadilan yang menjalankan keadilan dengan mata tertutup. Pedang keadilan terhunus untuk siapa saja, tanpa memandang status sosial, koneksi politik, latar belakang ekonomi dan parameter-parameter lainnya. Namun mereka juga menciptakan dan memelihara dunia keadilan yang lain, yaitu “keadilan dibawah tanah” (underground justice) yang memiliki norma dan nilai-nilai sendiri. Didalam salah satu episode dalam cerita komik Superman, pengarangnya menceritakan bahwa ada satu dunia yang persis sama dengan dunia yang didiami Superman, namun yang terjadi disana adalah kebalikannya. Para penghuni dunia itu disebut bizarro. Dunia itu juga memiliki Superman, namanya Superman Bizarro.
Cerita ini mirip dengan situasi peradilan kita. Didalam prakteknya, justru keadilan bawah tanah yang lebih dominan. Dalam versi keadilan bawah tanah ini peradilan telah berubah identitas menjadi pasar. Inilah yang kemudian menimbulkan Pasar Gelap Keadilan (Black Market of Justice). Sebagaimana pasar pada umumnya, di pasar ini ada penjual dan pembeli serta ada komoditi yang diperjual belikan. Para penegak hukum dan para perantaranya berperan sebagai penjual, sementara mereka yang terjerat masalah hukum dan juga perantaranya berperan sebagai pembelinya. Yang diperjual belikan tidak lain adalah hukum itu sendiri. Transaksi yang terjadi tidak selalu bersifat ekonomis, walaupun mayoritasnya memang begitu. Transaksi juga bisa merupakan media barter kepentingan. Penegak hukum memiliki kepentingan dengan pelanggar hukum dan pelanggar hukum memiliki kepentingan agar ia dilepaskan dari jerat hukum atau paling tidak mendapat keringanan yang seringan-ringannya.
Masalah keempat adalah kemauan politik (political will). Hukum yang berkeadilan tidak dapat ditegakkan tanpa adanya kemauan politik. Suka atau tidak suka hukum adalah produk politis, dan penegakannya sedikit banyak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konstelasi politik. Walaupun lembaga kehakiman dan advokat relatif lebih independen, tidak demikian  halnya dengan lembaga Kejaksaan dan Kepolisian. Pimpinan Kejaksaan dan Kepolisian adalah pilihan politik dari presiden (political appointee), sehingga sudah merupakan keniscayaan bila kepentingan-kepentingan politis selalu mewarnai pemilihan kedua pimpinan lembaga tersebut. Hal ini memperkuat posisi konstitusional Kejaksaan dan Kepolisian yang walaupun menjalankan fungsi yudisial karena bagian dari sistem peradilan, namun secara struktural berada dibawah komando eksekutif (presiden). Tekanan politik adalah salah satu cara yang dipakai oleh mereka yang memiliki akses politik untuk merubah jalannya suatu proses peradilan. Sehingga dalam banyak hal keadilan tergeser oleh kepentingan.
Masalah kelima adalah integritas para penegak hukum. Ketika pekerjaan bukan lagi menjadi kebanggaan, ketika wewenang tidak lagi dipakai untuk mempertahankan jalan lurus, ketika jabatan bukan lagi amanah dan tanggung jawab maka korban pertama dari penegakan hukum adalah keadilan itu sendiri, dan yang merasakan akibatnya adalah mereka yang secara hukum termarginalisasi dan mereka yang tidak mampu mempertahankan diri mereka sendiri. Ketika semua tingkatan dalam proses penegakan hukum bermutasi sifatnya menjadi transaksional, ketika itulah hukum kehilangan rohnya – keadilan. Ideologi yang populer bagi penegak hukum adalah ideologi sukses. Bagi para penasihat hukum, sukses berarti memenangkan mendapatkan klien yang mendatangkan keuntungan. Bagi Jaksa, Polisi dan Hakim bagaimana caranya mendapat keuntungan dari pekerjaannya, baik keuntungan finansial, keuntungan politis, keuntungan sosial dan keuntungan-keuntungan lainnya. Penegak hukum seperti Kapolri Hugeng atau Jaksa Agung Baharuddin Lopa atau Hakim Bismar Siregar menjadi tokoh-tokoh yang langka. Mereka tidak menganut teologi sukses, karena menegakkan keadilan tidak selalu berbanding lurus dengan sukses.
Masalah keenam adalah ego sektoral. Sistem peradilan kita yang seharusnya berpola sistem peradilan terpadu (integrated justice system) dalam kenyataannya dijalankan secara parsial. Masing-masing lembaga masuk kedalam kotaknya masing-masing dan mengusung agendanya sendiri-sendiri. Kita tidak berusaha melihat suatu peradilan didalam gambaran yang utuh. Masing-masing lembaga memberikan perspektifnya sendiri-sendiri dan bertahan terhadap perspektif tersebut adalah harga mati, karena dibalik perspektif tersebut ada kepentingan yang harus dipertahankan.
 Bagir Manan yang merupakan mantan Hakim Agung pernah mengemukakan pendapatnya bahwa untuk melaksanakan prinsip negara berdasarkan hukum harus memenuhi persyaratan. Pertama, tegaknya tataran kerakyatan atau demokrasi. Kedua, kekuasaan kehakiman yang bebas atau merdeka lepas dari pengaruh kekuatan atau kekuasaan lain. Ketiga, terwujudnya kesejahteraan umum menurut dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian ketika kita berbicara negara hukum maka semua prasyaratnya baik paham kerakyatan atau demokrasi, paham kekuasaan kehakiman yang merdeka dan paham kesejahteraan umum haruslah terpenuhi semua.
Namun bercermin dari apa yang terjadi tengah masyarakat di tingkat implementasinya maka sesungguhnya negara hukum Indonesia belum dapat terwujud sepenuhnya karena saat kita bicara masalah kerakyatan atau demokrasi maka sekarang tidak sepenuhnya lagi menganut prinsip dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat karena banyak kepentingan didalamnya yang ikut bermain baik itu kepentingan pribadi, golongan bahkan kepentingan partai yang juga turut mempengaruhi. Bahkan secara ekstrim Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan saat ini ideologi kerakyatan itu berubah menjadi adagium baru, yakni politik uang, suara rakyat adalah suara uang.
Selanjutnya ketika bicara masalah kekuasaan kehakiman yang bebas atau merdeka maka inipun masih jadi masalah besar yang terus bergulir sampai sekarang seperti bola salju yang semakin membesar, hal ini karena mafia peradilan masih menjadi momok di negeri ini yang turut mempengaruhi dunia peradilan. Kasus Gayus yang sekarang tengah mendapat sorotan pun tidak terlepas dari mafia peradilan. Bahkan MA mendapat kritikan telah ‘melindungi’ hakim yang terlibat kasus Gayus. Apalagi MA secara mendadak telah memanggil 3 orang hakim yang menyidang kasus Gayus setelah KY menemukan bukti ketua majelis hakim, Muhtadi Asnun, menerima uang sebesar Rp 50 juta dari Gayus.
Selanjutnya ketika berbicara masalah kesejahteraan umum maka tidak seluruh rakyat Indonesia mendapatkan jaminan kesejahteraan, hanya segelintir saja yang dapat menikmatinya karena berdasarkan data di Bulan Maret 2010 jumlah penduduk miskin di Indonesia ada 31,02 juta jiwa. Tentunya dari data tersebut, masih banyak PR bagi kita selaku bangsa indonesia agar supaya kemiskinan yang ada di indonesia semakin berkurang, dan tentunya peran pemerintahpun akan hal ini selalu kita tunggu sehingga penduduk miskin di indonesia semakin berkurang. Apalagi kalau kita berbicara negara hukum modern maka kita akan berbicara tentang welfare state atau negara kesejahteraan maka tak mungkin dapat di katakan bahwa negara kita adalah negara hukum modern jika belum mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya dengan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.
Di tengah carut marut wajah hukum di negeri ini, bukan berarti tidak bisa di perbaiki, walaupun tidak mungkin dengan jalan memusnahkan satu generasi di atas kita, namun bukan mustahil pula diantara orang-orang yang ada sekarang ini masih ada orang-orang baik yang masih menjunjung tinggi idealisme walaupun harus terkungkung oleh sistem yang seakan membelenggu suara mereka.
Untuk itu marilah kita bersama-sama saling bergandengan tangan mengupayakan perbaikan hukum demi kelangsungan NKRI yang kita cintai ini. Mari kita dobrak belenggu yang memasung suara-suara rakyat, membelenggu suara kebenaran dan keadilan. Bangsa ini akan kita wariskan kepada generasi yang akan datang, untuk itu haruslah kita perbaiki dari sekarang. Jangan sampai warisan yang akan kita berikan kepada anak cucu kita nanti hanyalah tumpukkan kebobrokan yang tidak mampu di perbaiki. Bagaimana nasib generasi yang akan datang sangat tergantung dengan apa yang di perbuat oleh generasi sekarang.
Karenanya suatu peraturan yang baik sekalipun kalau dijalankan oleh orang-orang yang bermental buruk maka hasil akhirnya akan tetap buruk namun sebaliknya ketika suatu peraturan yang buruk sekalipun ketika dijalankan oleh orang-orang baik maka hasilnya akan baik. Jadi jangan harapkan negara hukum Indonesia dapat terwujud jika tidak ada ketaatan dari tiap-tiap individu itu sendiri.
Dan untuk membangun negri kita dengan system hukum yang berkeadilan kita seharusnya bercermin dengan apa yang terjadi di mesir, yang mampu menghadirkan Husni Mubarak dalam sidang pengadilan dan Dia dibawa ke pengadilan dengan kasur-kasurnya. Didakwa berlapis-lapis, membunuh 840 demonstran. Ancamannya hukuman mati atau seumur hidup . Meski mantan presiden Mesir itu sedang sakit. Artinya di sana tidak ada yang kebal hukum, termasuk mantan Kepala Negara.
Dan semoga kelak kita bisa memperbaiki system hukum yang rusak ini agar di kemudian hari generasi penerus mengenal apa  yang di namakan Indonesia.karena apabila system hukum suatu Negara tidak di taati oleh masyarakat maka hukum itu akan hilang  dan apabila suatu Negara tidak memilikki hukum,maka akan banyak orang maen hakim sendiri dan apabila suatu Negara seperti itu maka Negara itu akan tidak ada lagi karena banyak dari masyarakatnya akan meninggalkan Negara tersebut karena terlalu banayak orang yang maen hakim sendiri.

| Free Bussines? |

3 comments:

  1. keren nih...
    hukum kita sekarang ini emang kayak hantu. ada tapi gak keliatan.

    ReplyDelete
  2. hehehehe.
    sebenarnya tulisannya biasa tapi itulah kenyataan yang terjadi
    seperti yang kamu bilang ada tapi ga kliatan
    dan yang ada hanya dijadikan sebagai tameng untuk menutupi yang tidak wajar.dan jadinya tidak keliatan
    hehehehhe
    ^^

    ReplyDelete
  3. Sebagian dari tulisan anda diatas mengambil tulisan saya dari blog saya Ferdinand T. Andi Lolo tanpa memberikan kredit. Dalam dunia para penulis itu adalah plagiarisme.

    ReplyDelete