Monday, January 16, 2012

Pasal Yang Mengatur Kewenangan Mahkamah Agung



PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

Pasal 24
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah

Pasal 24A
 (1) Mahkamah Agung berwenang menjadi pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan
di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang
lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,
professional, dan berpengalaman di bidang hukum.
(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan
peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B
(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung
dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum
serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat.
(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.








MAHKAMAH AGUNG
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tanggal 30 Desember 1985
Pasal 31

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya
terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini Undang-undang
(2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan
perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada Undang-undang
atasalasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.
(3) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan
tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.
Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut,
dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.

Pasal 32

(1) Mahkamah Agang melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan
peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan
kehakiman.
(2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua
lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
(3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang
bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan.
(4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang
dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.
(5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1)
sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara.

















UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG
MAHKAMAH AGUNG
Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 31A yang
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31A
(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada
Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
(2) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib
menguraikan dengan jelas bahwa:
1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan
dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi; dan/atau
2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan
yang berlaku.
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
(3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya
tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
(4) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar
putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
(5) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), amar
putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan
yang lebih tinggi.
(6) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam
pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang diatur oleh Mahkamah Agung.

| Free Bussines? |

No comments:

Post a Comment